Sebuah Era baru dalam pemberdayaan Manusia

Pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dari masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan dimaksud, dengan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8,2% dan tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,1% sampai dengan tahun 2009. Untuk mewujudkannya membutuhkan kerja keras Pemerintah dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Upaya yang dilakukan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan adalah meningkatkan alokasi anggaran belanja untuk penanggulangan kemiskinan secara signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 2006 antara lain menyatakan bahwa:
"... Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung perbaikan nasib rakyat miskin. Kita harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi yang kita kejar, dapat menjamin terjadinya pengurangan kemiskinan”.

”...Sebab itulah, Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi di daerah pedesaan dan perkotaan”.

Oleh karena itu Pemerintah melanjutkan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan baik. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi program yang akan dilanjutkan dalam tahun-tahun yang akan datang, karena pertama, program ini menjawab persoalan mendasar dari masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin (mengatasi masalah pengangguran) dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin (penanggulangan kemiskinan). Jenis kegiatan yang dipilih oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan prasarana sosial dasar yang diharapkan memberikan dampak multiplier yang lebih besar terhadap penurunan biaya transaksi serta alokasi langsung yang lebih besar pada manfaat yang dinikmati masyarakat miskin.

Kedua, hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya. Penghematan dari program rata-rata mencapai 56%, artinya proyek yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56% dibandingkan dengan program serupa yang dibangun oleh pemerintah.

Ketiga, dari hasil penelitian independen, program ini berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, PPK akan berlanjut menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayakan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana yang digunakan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Secara umum, visi PNPM-PPK adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan meningkatan kemampuan akses sumberdaya dan sumberdana mandiri. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, misi PNPM-PPK adalah mengentaskan kemiskinan melalui: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengoptimalan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.