KESRA-- Keluhan ihwal kerumitan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mencuat dari daerah. Hal itu berdasarkan pengakuan para gubernur dalam Rapat Kerja di Istana Tampaksiring, Gianyar, Senin (19/4).
Dalam raker itu, terdapat sesi pembahasan evaluasi dan peningkatan program-program prorakyat. "Masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, yaitu prosedur atau mekanisme KUR atau PNPM masih rumit," kata Mendiknas, M Nuh, usai Raker.
Nuh menjadi juru bicara Pokja dalam Raker yang membahas program prorakyat. Nuh mengakui, di kelompok-kelompok perkotaan tergolong sudah terbiasa dengan prosedur pengajuan KUR dan PNPM, sehingga, pemerintah akan mencari upaya untuk mengatasi hal itu.
Oleh sebab itu, kata Nuh, perlu ada solusi agar pengajuan KUR dan PNPM Mandiri bisa disederhanakan dan masyarakat tidak lagi merasa rumit. "Rapat hari Senin, dan Selasa, merumuskan bagaimana caranya agar prosedur bisa disederhanakan," ungkap Nuh.
Meski disederhanakan, Nuh menjamin pemerintah tetap mengutamakan penyaluran dana KUR dan PNPM harus tetap bisa dipertanggungjawabkan dari sisi administrasi. Nuh mengakui, KUR dan PNPM juga lebih banyak terjadi di Pulau Jawa, baik nominalnya maupun dari debitur. (roh)
Sumber : Website Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (www.menkokesra.go.id)
Jumat, 07 Mei 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Kritik dan Saran Membangun, Bukan cemooh..nuwun